Kesulitan anggaran menjadi tantangan utama kemajuan olah raga di provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Hal ini terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Pengurus Daerah Cabang Olahraga dan Pengurus DPD KNPI NAD, Kwarda Gerakan Pramuda di Gedung Pemuda, Banda Aceh, Senin (25/7).

“Dari aspirasi yang saya dengar ada kecendrungan masalah utama adalah dana ya. Ini tentu jadi perhatian dari Badan Anggaran DPR yang juga hadir dalam pertemuan kita ini,” kata Ketua Kunker Komisi X Utut Adianto sambil memperkenalkan anggota Banggar, Nurodji dari FP Gerindra.

Bagi Utut yang juga pernah bergelut dengan olah raga catur ini pendanaan menjadi faktor penting dalam kemajuan satu cabang olah raga. Ia meminta Dinas Pemuda dan Olahraga fokus memperhatikan permasalahan ini. Master Internasional catur ini menggungkapkan pada APBN 2011 NAD memperoleh anggaran untuk program olah raga sekitar 2,5 milyar rupiah sedangkan untuk kepemudaan 2,8 milyar rupiah lebih.

Sebelumnya Nurhayati,  Ketua Pengda Perwosi (Persatuan Wanita Olah Raga) mengeluhkan minimnya dukungan dana bagi organisasi yang dipimpinnya. “Kami mencari dana sendiri,” ujarnya. Perwosi Aceh tambahnya cukup aktif mengikuti kegiatan olah raga wanita sampai tingkat nasional. Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan wanita yang mempunyai posisi strategis termasuk dalam mendukung kinerja pria.

 Sementara itu Hamdanil, Ketua National Paralimpic Commite melaporkan kemajuan olah raga para penyandang cacat di Aceh cukup signifikan. Sampai saat ini sudah 11 cabang yang telah ditekuni oleh para atletnya. “Selama ini belum ada dukungan terhadap kami, apa karena kami cacat?” tanya Hamdanil.

Anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumarijanto memina Dinas Pora lebih kreatif dan jangan hanya terpaku pada pengembangan olah raga prestasi. Menurutnya perlu pula memberi perhatian pada olah raga sebagai sarana pendidikan dan rekreasi. Pemprov dapat mengembangkan keunikan lokal yang tidak kalah menarik bahkan berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Dulu dengan alat-alat sederhana kita masih bisa berprestasi. Kenapa tidak mencoba mengembangkan lomba lari di sawah, lomba berenang melawan arus di sungai, lomba memanjat pohon kelapa. Ini lomba menarik yang tidak ada dibagian lain di dunia, ini  akan menarik wisatawan datang ke Aceh,” kata politisi PDIP ini dengan bersemangat.

 Komisi X Dukung Satu KNPI

Ketua DPD KNPI Aceh, Ihsanuddin mempertanyakan berlarut-larutnya masalah dualisme kepengurusan ditubuh organisasi kepemudaan ini. Kondisi yang menurutnya berdampak pada belum adanya program nyata organisasi ditingkat nasional yang dapat menopang pembentukan karakter pemuda. Ia berharap DPR berperan mencari solusi masalah ini. “Kalau kami di Aceh hanya ada satu KNPI mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan. Di Jakarta biar ada dualisme, tapi kami disini tetap satu,” tandasnya.

Menjawab hal ini anggota Komisi X, Muslim menjelaskan permasalahan KNPI sudah pernah dibicarakan dalam rapat kerja dengan Menpora Andi Malarangeng. Dari beberapa pertemuan dengan pihak terkait menpora menyatakan titik temu bagi hadirnya satu KNPI sudah semakin dekat. “Pak Menteri berjanji bulan Oktober sebagai bulannya pemuda masalah dualisme ini bisa selesai,” paparnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini berharap KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan tetap bisa netral dan tidak menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu. Ia menambahkan Komisi X akan membantu  mengupayakan agar pada tahun anggaran selanjutnya organisasi yang tersebar diseluruh provinsi ini mendapat dukungan dana dari APBN. Dalam catatannya pasca reformasi tahun 1999 lalu, KNPI tidak pernah lagi mendapat dukungan anggaran yang memadai. (iky) foto:ik/parle